Total Tayangan Halaman

Rabu, 17 September 2014

Tentara Mayapada


Dikabarkan oleh beberapa media bahwa Panglima TNI Jendral Moeldoko mengangkat Dato' Sri Prof. DR Tahir MBA konglomerat pemilik grup bisnis Mayapada sebagai 'penasehat' bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit. Kabar ini terbitkan sangka, kelak akan ada perubahan fungsi TNI (Tentara Nasional Indonesia) jadi centeng kepentingan grup bisnis Mayapada.

Sebenarnya riwayat 'selingkuh' tentara dan bisnisman sudah ada jejaknya di Indonesia, tercatat dalam sejarah tabiat ini merupakan turunan sifat dari fasisme kolonial Belanda dan Jepang. Pada masa kolonial Belanda pada abad IX ada jejak pengangkatan gelar-gelar kehormatan militer untuk beberapa keluarga konglomerat, bisa dilihat pada riwayat kapiten-kapiten yang berasal dari keluarga konglomerat. Kemudian pada masa pendudukan fasis Jepang ada tapak kerjasama dengan konglomerat juga berupa pemberian perlindungan dan gelar atas nama penguatan 'bangsa Asia'.  Uniknya pada tapak sejarah sebelum kemerdekaan itu pula beberapa keluarga konglomerat yang berkongsi dengan Belanda maupun Jepang masih diterima pemerintah Indonesia setelah merdeka.

Pada awal-awal pembentukan sosok ideal pemerintahan Indonesia, ada juga konflik internal 'TNI' dimana sebagian jenderal didikan KNIL-Belanda maupun Heiho-Jepang, keduanya berkonflik demi ikatan kekerabatan dengan beberapa konglomerat Indonesia maupun luar negeri. Sampai-sampi konflik itu makin meruncing menjelang tragedi 1965. Dan setelah Sukarjo jatuh,  Indonesia berada pada pimpinan Soeharto dimana dalam riwayat sebelum jadi presiden akrab sekali dengan pebisnis Liem Sui Liong. Mulailah TNI yang saat Orde Baru dinamai ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), makin kental dan lebih dari selingkuh bersama beberapa konglomerat dalam dan luar negeri.

Jatuhnya Soeharto oleh desakan warga dan elite di tahun 1998 tampaknya tidak sentuh perubahan signifikan pada ikatan TNI dan Konglomerat, konon beberapa Jenderal saat itu mulai adu kekuatan bisnis bersama-sama kongsi masing-masing.

Hingga masa presiden SBY akan berakhir TNI sebenarnya tidak lepas kongsi dengan keluarga Konglomerat, namun dengan munculnya pernyataan Panglima TNI Moeldoko (yang punya jam tangan Mewah abal-abal) ini keluarkan pernyataan resmi atas pengangkatan Konglomerat Tahir sebagai 'penasehat' bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit ini makin jelas sebuah fakta baru, bahwa prajurit TNI diduga tidak akan sejahtera bila Institusi TNI tidak 'selingkuh' atau 'poligami' sekalian dengan beberapa Konglomerat. Padahal negara sudah memberi gaji dan subsidi pada TNI, yang konon sudah lebih baik dibandingkan masa Orde Baru.

Bila esok beberapa konglomerat mulai diangkat jadi penasehat TNI, maka bisa jadi TNI berubah jadi Tentara Mayapada, dan tentara beberapa nama grup usaha milik konglomerat.


Brebes, 18 September 2014.
Bustanul Bokir Arifin.