Negara Klepto

Tetap saja sulit untuk nyatakan Republik Indonesia baiak-baik saja. Ini bukan soal bagaimana jalan pemerintah maupun rengekan oposisi (yang ujung-ujungnya diam kalau kenyang). Ada banyak 'program' di pemerintah Kabupaten/Kota yang semula melayani warga, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, kemudian tiba-tiba hilang atas nama tidak ada anggaran.

Miris bila melihat satu Kabupaten justru subur pencurian duit warga, pada satu hal yang bersinggungan dengan kesehatan dan pendidikan. Celakanya beberapa pihak terkait malah bangga curi duit warga. Dan hukum konon sudah lunas dibeli para pencuri tersebut.

Usah berpikir keras, bagaimana ada rasa bangga saat curi duit warga, dari mereka yang punya jabatan dan pangkat jelas sebagai pegawai maupun aparat hukum Republik Indonesia. Apalagi bila banyak arsip kabar jelas-jelas menulis; para pencuri akan dibela dengan doa-doa kepada Tuhan agar dibebaskan dari pasal-pasal hukum yang berlaku. Lucunya, semua itu dapat berubah jadi kaum 'moralis' dan mudah menghukum kesalahan kecil warga yaitu: lupa pada Republik Indonesia pernah diproklamirkan Merdeka, sebab ada fakta 'penjajah' dan 'perompak' dipelihara negara.

NB: Anjing satu tujuh delapan.... monitor? Pasal 86 Hukum Jalanan: Maling dipelihara sangat sayang oleh Negara.

Bustanul Bokir Arifin
Jogja Juni 07 2015